Menunggu Keputusan Swiss Atas Minyak Sawit Indonesia

Menunggu Keputusan Swiss Atas Minyak Sawit Indonesia – Pada 7 Maret, Swiss akan mengadakan referendum federal tentang apakah akan menerima atau menolak klausul yang berkaitan dengan minyak sawit dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Asosiasi Perdagangan Bebas Indonesia-Eropa (I-EFTA CEPA), sebuah perjanjian perdagangan yang melibatkan Indonesia dan empat orang non-UE. negara, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein. Menurut konstitusi Swiss, 50.000 tanda tangan diperlukan untuk menggugat produk legislatif melalui referendum. Para pencela I-EFTA CEPA telah mengumpulkan lebih dari 59.000 tanda tangan, dan oleh karena itu, referendum untuk membatalkan ketentuan tentang minyak sawit dalam I-EFTA CEPA dapat diadakan. Dalam kesempatan yang jarang, nama negara selain Swiss, yaitu Indonesia, akan dituliskan di kertas suara. Pemerintah Swiss terus mendukung I-EFTA CEPA. Dari delapan partai politik di parlemen negara, lima mendukung I-EFTA CEPA. Selain itu, pemerintah Swiss telah mengakui manfaat I-EFTA CEPA bagi perekonomian Swiss, terutama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

Sekitar 77,5 persen dari ekspor Swiss saat ini ke Indonesia akan menikmati tarif nol jika I-EFTA CEPA diberlakukan. Jika I-EFTA CEPA gagal diterapkan, hal itu juga akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah Swiss dalam negosiasi perdagangan internasional di masa depan. Pemrakarsa referendum, aliansi yang dipimpin oleh serikat petani Swiss Uniterre dan winegrower Willy Cretegny, menuduh industri minyak sawit Indonesia mempertahankan praktik yang tidak berkelanjutan seperti deforestasi dan eksploitasi pekerja. Dakwaan tersebut telah dibantah oleh Indonesia, termasuk Dubes RI untuk Swiss Muliaman Hadad yang menegaskan bahwa standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) jauh lebih ketat daripada standar keberlanjutan global yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Kelapa sawit memang komoditas yang sangat strategis bagi Indonesia. Ini mendukung mata pencaharian lebih dari 16 juta petani kecil dan pekerja Indonesia.

Nilai ekspor minyak sawit sebesar US $ 14,7 miliar menyumbang 8,8 persen dari total ekspor Indonesia. Oleh karena itu, penyediaan minyak sawit harus tetap dalam I-EFTA CEPA. Tanpa minyak sawit, I-EFTA CEPA akan menyimpang dari apa yang disepakati sejak awal. Meskipun minyak sawit menyumbang kurang dari 0,1 persen dari total ekspor Indonesia ke EFTA, mencabut klausul minyak sawit dalam I-EFTA CEPA dapat menjadi preseden yang merugikan untuk perjanjian perdagangan lain di mana Indonesia menjadi bagiannya. Membatalkan I-EFTA CEPA juga akan menjadi kesempatan yang terlewatkan bagi Swiss. Sementara pasar Indonesia hanya menyumbang 0,33 persen dari perdagangan Swiss dengan dunia, ada elemen geopolitik yang perlu dipertimbangkan. Dengan bangkitnya negara-negara Asia sebagai pilar ekonomi global baru yang didorong oleh bonus demografis, kehilangan pasar Indonesia akan menjadi hambatan bagi Swiss. Hal ini terutama berlaku dalam hal persaingan investasi di Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP), dengan Asia sebagai blok perdagangan terbesar (30 persen dari PDB global) dan yang tumbuh paling cepat (pertumbuhan PDB sebesar 7,4 persen) di dunia.

Sejak awal perjanjian, I-EFTA CEPA tidak pernah hanya tentang volume perdagangan. EFTA hanya mewakili 0,70 persen dari perdagangan Indonesia dengan dunia. Total perdagangan antara Indonesia dan Swiss berjumlah $ 1,44 miliar, perdagangan dua arah yang relatif seimbang dengan surplus $ 44 juta untuk Indonesia (2019). Sebaliknya, I-EFTA CEPA lebih banyak berbicara tentang akses pasar, transfer teknologi dan investasi, yang semuanya dapat tercakup dalam perjanjian bilateral. Sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) pada 24 Februari menunjukkan bahwa 52 persen warga Swiss mendukung I-EFTA CEPA. Dari mereka yang tidak melakukannya, 7 persen tetap ragu-ragu (dengan margin kesalahan 2,8 persen). Meski demikian, Indonesia dan Swiss harus bersiap jika hasil akhirnya menunjukkan sebaliknya. Kedua negara harus berusaha lebih keras untuk memperkuat kerja sama bilateral mereka dan dapat berporos pada perjanjian bilateral, termasuk melalui negosiasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) yang sedang berlangsung, jika referendum tersebut bertentangan dengan kepentingan kedua negara. Yang tersisa adalah mengidentifikasi pelajaran yang bisa diterapkan di masa depan.

Pertama, ada kebutuhan untuk mendekati pemangku kepentingan di negara lain sebagai bagian dari negosiasi perdagangan. Dengan semakin besarnya pengaruh masyarakat dalam pengambilan kebijakan, maka diplomasi publik perlu diperkuat untuk merebut hati konstituen. Kedua, citra komoditas negara berkembang harus diperkuat. ISPO, misalnya, telah menetapkan standar keberlanjutan yang diproduksi di Indonesia lebih tinggi daripada SDGs. Indonesia harus memastikan bahwa standar ini diketahui oleh dunia internasional. Terakhir, penting untuk mengelola realitas persaingan usaha yang ada terkait dengan komoditas tersebut. Beberapa negara Eropa merupakan produsen pesaing langsung minyak sawit. Oleh karena itu, tidak heran jika sawit Indonesia masih menghadapi tantangan memasuki pasar Eropa, dan sepertinya kita harus menjalaninya. Sebagai catatan terakhir, terlepas dari hasil referendum, Indonesia dan Swiss harus siap memanfaatkan situasi tersebut. Kita harus menghormati proses demokrasi Swiss karena seluruh dunia juga harus menghormati demokrasi Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*